Federasi Futsal Indonesia melayangkan surat keberatan resmi menanggapi langkah PSSI yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026. Keputusan tersebut berisi penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI yang langsung memicu ketegangan di internal organisasi olahraga nasional.

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan bahwa kepengurusannya tetap sah dan bekerja berdasarkan mandat Kongres Luar Biasa yang digelar pada 3 Oktober 2024 lalu. Menurutnya, pemilihan serta pemberhentian ketua umum merupakan wewenang mutlak Kongres FFI sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.

Lebih lanjut, aturan penunjukan pelaksana tugas ketua di Peraturan Organisasi PSSI 2025 dinilai hanya berlaku khusus bagi asosiasi provinsi yang masa jabatannya telah habis. Michael menyebut SK tersebut sarat akan cacat formil sehingga selayaknya dinyatakan batal demi hukum dan mendesak pimpinan federasi sepak bola nasional untuk segera mencabutnya.

Kendati demikian, pihak FFI menyatakan tidak menutup pintu bagi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa asalkan dokumen permohonan diserahkan secara sah dan memenuhi syarat dua pertiga pemilik hak suara. Sebagai solusi konstruktif, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial untuk bermusyawarah dalam waktu 30 hari kerja.

Langkah tegas ini diambil demi menjaga marwah dan wibawa organisasi di bawah naungan PSSI agar tetap berada di jalur hukum yang benar. FFI berharap ada itikad baik dari para pimpinan untuk mengoreksi prosedur yang dinilai cacat hukum tersebut sebelum berlanjut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.