Konflik panas menghantam induk olahraga futsal tanah air setelah Michael Sianipar menegaskan dirinya masih berstatus sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang sah secara hukum. Pernyataan tegas ini dilontarkan menyusul langkah mengejutkan dari PSSI yang secara sepihak mencopot jabatannya melalui surat keputusan resmi.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor: 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekjen Yunus Nusi pada Kamis (12/11). Menanggapi keputusan yang memecat kepengurusannya untuk periode 2024-2028 itu, ia menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum organisasi yang berlaku.

Dilansir dari CNN Indonesia, Michael Sianipar menyebut bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memegang surat keputusan sah dari Kementerian Hukum serta berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Menurutnya, segala bentuk perubahan kepengurusan harus melalui mekanisme prosedural yang jelas seperti Kongres Luar Biasa dan bukan lewat keputusan sepihak.

Ia juga menambahkan bahwa pergantian pengurus di luar jalur AD/ART merupakan tindakan ilegal. Apabila penunjukan pelaksana tugas benar-benar diberlakukan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan serius ini hingga ranah kepolisian serta Kementerian Hukum.

Di sisi lain, PSSI dalam keputusan resminya telah menunjuk anggota Komite Eksekutif Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Situasi ini tentu menjadi sorotan tajam bagi pecinta futsal nasional yang berharap kisruh di level atas tidak mengganggu performa dan prestasi timnas futsal ke depannya.