Polemik tata kelola federasi kembali memanas setelah Michael Sianipar memberikan respons tegas terhadap langkah Kementerian Hukum yang resmi memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum milik FFI. Langkah administratif ini dinilai sebagai bukti kuat bahwa posisinya sebagai ketua umum tidak bisa digoyahkan begitu saja tanpa prosedur yang sah.
Dalam keterangannya pada Selasa, Michael menilai jawaban dari Kemenkum yang menyatakan bahwa pergantian ketua umum wajib melalui Kongres Luar Biasa telah mempertegas status kepengurusan sah hasil KLB 2024. Menurutnya, aturan organisasi yang tercantum dalam AD/ART tidak boleh ditabrak oleh pihak manapun, termasuk oleh PSSI yang sebelumnya sempat mengajukan permohonan pergantian pimpinan.
Lebih lanjut, pihak FFI juga tidak tinggal diam menghadapi terbitnya surat keputusan penunjukan pelaksana tugas secara sepihak. Mereka telah melayangkan surat keberatan serta laporan resmi ke Komite Etik PSSI, bahkan membuka peluang membawa kasus perebutan legalitas ini hingga ke tingkat internasional seperti Court of Arbitration for Sport demi menguji kepatuhan prosedur di bawah kepemimpinan Erick Thohir.
Langkah perlawanan konstitusional ini ditegaskan bukan untuk menyerang figur personal atau menghalangi proses demokrasi di tubuh organisasi. Namun, faksi FFI ingin memastikan bahwa setiap tindakan administratif dan kewenangan pejabat federasi tetap berada dalam koridor hukum serta mengacu ketat pada Statuta PSSI serta Kode Etik FIFA.
KOMENTAR ()
Kamu harus login untuk ikut berdiskusi.
Login Sekarang